Pungli di Pendidikan Termasuk Paling Banyak, Ini Klarifikasi Mendikbud

Jumat, 18 Agustus 2017
img

Selasa (1/8/2017) lalu Menkopolhukam Wiranto menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk lembaga negara yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait pungutan liar.

Mendikbud Muhadjir Effendy pada Kamis (3/8/2017) memberikan klarifikasi atas pernyataan Menkopolhukam tersebut.

Ia mengatakan bahwa apa yang dijelaskan Wiranto masih sebatas laporan yang perlu diklarifikasi lagi dan bukan merupakan temuan.

"Saya rasa itu bukan temuan ya, tetapi masih laporan dari masyarakat dan saya sudah tugaskan Pak Inspektur Jenderal untuk klarifikasi di lapangan. Pak Wiranto menyebut Kemendikbud menerima 199 pengaduan dan hanya 10 di antaranya yang merupakan pungli," ujar Muhadjir saat ditemui di Gedung A Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Untuk itu Mendikbud berkesimpulan pihaknya masih perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewenangan Komite Sekolah dalam menghimpun dana dari masyarakat untu membangun sekolah.

Hal itu sudah diatur dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Banyak kasus diduga pungli tetapi sudah sesuai prosedur Permendikbud No 75 Tahun 2016. Laporan itu banyak dilayangkan masyarakat karena bidang pendidikan itu bersinggungan langsung dengan masyarakat," tegasnya.

Sementara Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto mengatakan pihaknya telah memproses sebanyak 433 laporan sejak Februari 2017 dan kini sudah tertangani semua.

"Kami dalam melakukan penyuluhan selalu didamping tim Sapu Bersih (Saber) Pungli dan jika ada laporan yang dinggap pungli tapi ternyata sesuai prosedur maka akan segera kami bantu dari segi advokasi," ujar Daryanto.

Menurut Wiranto Kemendikbud bersama Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria, Kemenkeu, dan TNI menjadi instansi yang mendapat pengaduan terkait pungli.

Komentar Pembaca