Kemendikbud dan KPK Perbarui Kerjasama Pemberantasan Korupsi

Jumat, 18 Agustus 2017
img

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo resmi memperbarui kerjasama pemberantasan korupsi di bidang pendidikan.

Nota kesepakatan itu dituangkan dalam acara penandatanganan MoU di antara kedua lembaga negara tersebut di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Mendikbud menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk pembaharuan dari kerjasama sebelumnya yang telah habis masa berlakunya.

"Perjanjian ini sifatnya hanya memperbarui yang sudah lalu karena Kemendikbud dan KPK telah berkerjasama sejak 2008 lalu. Kerjasama itu di antaranya dalam bentuk pendidikan antikorupsi, pelaporan harta kekayaan, dan pertukaran data," katanya.

Agus Rahardjo menegaskan bahwa dalam perjanjian tersebut KPK bertugas membantu mengawasi wilayah-wilayah yang tak mampu dijangkau oleh Kemendikbud.

Seperti pengawasan dana-dana fungsi pendidikan ke daerah.

"Saya dapat masukan banyak sekali dari Pak Menteri, salah satunya bahwa turunnya dana-dana fungsi pendidikan ke daerah bukan lagi kewenangan Kemendikbud. Dan itu sekarang bisa diawasi dengan menggunakan platform aplikasi Jaga Pendidikan."

"Dari situ masyarakat bisa melaporkan apakah dana itu sudah turun atau tidak. Dalam aplikasi itu juga mengatur tata cara pemberian sumbangan kepada sekolah. Kalau pungutan memang sudah tidak boleh," terang Agus Rahardjo.

Lebih lanjut Agus Rahardjo memberi usul agar KPK, Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk membentuk koordinasi dalam satu perahu dalam memberantas korupsi di lingkup pendidikan.

"Saya sangat setuju dengan istilah Pak Agus Rahardjo untuk membentuk satu perahu di antara ketiga kementerian dalam rangka memberantas korupsi di lingkungan pendidikan. Karena untuk dana transfer ke daerah merupakan wewenang Kemendagri dan Kementerian Keuangan," kata Muhadjir Effendy.

Komentar Pembaca