Sekjen PDIP: Banyak Anak PKI di FPI

Kamis, 8 Februari 2018
img

Jakarta - Sejumlah anak dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) juga banyak yang masuk Front Pembela Islam (FPI). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berdasarkan pengakuan Habib Rizieq Shihab.

Demikian disampaikan Hasto, dalam sidang perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2). Hasto menjelaskan, sejumlah anak PKI yang masuk FPI atas pengakuan langsung Rizieq. 

"Sama dengan ketika saya bertemu dengan Habib Rizieq di Megamendung. Beliau juga mengatakan banyak anak PKI yang juga ada di FPI, beliau mengatakan, jadi sama. Tetapi dia bukan (berati anggota) PKI," kata Hasto.

Hal itu menjawab pertanyaan tim penasihat hukum Alfian Tanjung yang menyinggung anggota DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning sebagai anak PKI.

Hasto menegaskan, pertanyaan yang diajukan tim penasihat hukum Alfian kabur atau lari dari substansi perkara. "Baik dari Ibu Ribka Tjiptaning, dari pernyataannya juga tidak tahu subtansinya, autentiknya. Akan tetapi itu di luar materi," tegasnya.

"Kalau itu dikaitkan dengan materi seperti yang disampaikan (tim penasihat hukum), yang mengetahui soal anggota PDIP itu adalah Sekjen. Itu bisa dicek di KPU pada saat verifikasi," lanjut Hasto.

Lebih jauh, Hasto meluruskan soal buku yang pernah ditulis Ribka Tjiptaning berjudul "Aku Bangga jadi Anak PKI". Menurutnya, buku tersebut tidak bertujuan untuk menyebarkan ideologi PKI ke PDIP, melainkan hanya menekankan anak PKImasuk ke PDIP.

"Saya luruskan Yang Mulia, bahwa dalam buku tersebut, anak PKI masuk, tapi bukan saya PKI, bukan menyebarkan saya PKI. Tapi adalah anak PKI masuk (PDIP)," kata Hasto.

Ia menegaskan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, PDIP berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

"Kami punya KTA semuanya, kami punya sistem informasi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang di KPU juga ada. Karena kami partai yang kokoh berdasarkan Pancasila," tegasnya.

Dalam kasus ini, Alfian dijerat sebagai tersangka berdasarkan laporan kader PDIP bernama Pardamean Nasution. Dia melaporkan itu kepada Polda Metro Jaya pada Februari 2017.

Alfian dilaporkan atas kicauannya di akun Twitter yang menyebutkan sebanyak 85 persen anggota PDIP adalah PKI. Kicauan tersebut dianggap pelapor telah menyerang kehormatan dan penistaan terhadap partai tempatnya berkecimpung.

Alfian disangka melanggar Pasal 28 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE. Alfian juga dijerat kasus serupa atas tudingannya bahwa lingkungan Istana Negara telah diisi PKI.

Pelapor dalam kasus itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang dilakukan sebelum 2017. Alfian disebut melontarkan tudingan Istana diisi PKI itu dalam sebuah forum.

Dalam kasus tersebut, Alfian dijerat pasal 310 dan pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dua pasal itu merupakan bagian dari 11 pasal yang terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. jrs

Komentar Pembaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Desember 2018

Pendaftaran Usaha di Indonesia Dinilai Rumit

  • 3 Hari lalu
Kamis, 6 Desember 2018

KPK Bakal Jemput Paksa Wakil Ketua DPR dari PDIP

  • Seminggu lalu
Selasa, 4 Desember 2018

Cak Imin Sebut Politik Berbasis Ideologi Paling Murah

  • 2 Minggu lalu