Demokrat Desak Istana Segera Luruskan Opini Keliru Soal Mobil Pinjaman

Kamis, 17 Agustus 2017
img

Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1978, lanjut Didi, Negara diwajibkan untuk menyediakan kendaraan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden.

"UU yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mereka," katanya.
Dijelaskan, saat SBY purnabhakti, Negara belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan yang dapat diterima, yakni penghematan.

Karena itulah saat keluar dari Istana, Setneg untuk sementara meminjamkan kendaraan kepada SBY.
Saat ini pihak Setneg baru akan mengajukan anggaran untuk memenuhi kewajiban Negara kepada mantan pimpinan negara.

"Meski demikian, SBY berinisiatif mengembalikan kendaraan sementara yang dipinjamkan tersebut," jelas Didi.
"Saya sangat menyesalkan framing yg dibangun seolah-olah Presiden ke 6 SBY sengaja meminjam mobil lalu tidak pernah mengembalikan," sesalnya.

Menurut Didi, Hendaknya semua pihak obyektif dan mendudukkan persoalan sesuai fakta yang benar.
"Jadi ini kewajiban pihak Istana untuk mendudukkan persoalan pada fakta yang benar dan segera jelaskan persoalan yang sesungguhnya pada publik, sehingga pemberitaan yg menyudutkan Presiden RI ke 6 bisa diluruskan," desak Didi.

Untuk itu ia berharap Mensesneg segera meluruskan opini keliru ini. "Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden RI ke 6, SBY," katanya.

Komentar Pembaca